Pekanbaru dan Cirebon Kota Terkorup | Hasil Survei TII 2010

Pekanbaru dan Cirebon Kota Terkorup | Hasil Survei TII 2010 - Transparency International Indonesia (TII) melakukan survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 50 kota di Indonesia tahun 2010. Hasilnya, Denpasar menempati peringkat teratas sebagai kota terbersih dari korupsi. Sementara, Pekanbaru dan Cirebon terkorup.

Dari survei tersebut, Denpasar mendapat IPK sebesar 6,71. Sedangkan, Pekanbaru dan Cirebon hanya mendapat IPK sebesar 3,61.

"Sementara kota Cirebon dan Pekanbaru mendapat skor terendah yakni 3,61," kata Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/11/2010).

IPK adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Survei TII ini dilakukan dengan wawancara 9.237 responden pelaku bisnis, pada Mei-Oktober 2010.

"Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10. 0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih," jelasnya.

Denpasar mendapat IPK tinggi sejalan dengan hasil survei integritas pelayanan publik 2009, yang dikeluarkan KPK ditambah lagi Denpasar mendapar Bung Hatta Award 2010.

"Pekanbaru dan Cirebon, pemberitaan lokal maupun nasional memang dipenuhi kasus-kasus korupsi yang dilakukan aparat di sana. Hal ini sangat mempengaruhi persepsi para pelaku bisnis di sana," tandasnya.

Hasil survei TII ini berbeda dengan hasil survei sektor publik oleh KPK dalam bentuk Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010, yang respondennya adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan publik. IIN menunjukkan, integritas pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Medan dinilai paling jeblok, yakni 4,54 dan 4,44.

Hasil ini menunjukkan, ternyata korupsi menjadi masalah penting bagi pelaku bisnis di Indonesia menjalankan usahanya. Survei IPK juga menujukkan bahwa bagi kalangan usaha, kepolisian, pajak, dan pengadilan, serta kejaksaan merupakan lembaga yang perlu diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengapreasiasi hasil survei TII ini.
Menurut Chandra ada tiga pilar pemberantasan korupsi. Selain masyarakat dan pelaku bisnis, ada mitra yang perlu dipantau yakni pemerintah. Karena itu, KPK juga akan melakukan survei inisiatif antikorupsi terhadap pemerintah.

"Ke depan, KPK akan me-launching, melakukan survei penilaian inisiatif antikorupsi kepada pemerintah. Ini untuk mengukur, apakah pemerintah sudah berinisatif melakukan antikorupsi," ujar Chandra.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Subardi mempertanyakan hasil survei TII tersebut Pasalnya, dia mengaku tidak tahu barometer yang digunakan lembaga tersebut untuk memunculkan indeks persepsi korupsi (IPK) rendah bagi Kota Udang.

"Itu kan bukan pendapat lembaga resmi, tapi hanya lembaga survei yang konsen pada masalah korupsi," ujar Subardi, saat dimintai komentarnya, di sela-sela sosialisasi Forum Pakta Integritas Jawa Barat di Balai Kota Cirebon, Selasa (9/11) sore.

Meski demikian, Subardi mengatakan pihaknya akan tetap mempertimbangkan hasil survei TII untuk dijadikan bahan evaluasi. Sebab, masukan seperti itu dinilai sangat bagus untuk pembangunan lebih baik di Kota Cirebon.
(sumber: tribunnews.com/tribunjabar.co.id)

____________________